REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS) 1949 - 1950
Oleh : Siti Nur Lailatul Fauziah / 2288200056
SEJARAH TERBENTUKNYA RIS
Pada tanggal 15 juli 1946, dilaksanakannya konferensi pertama di Malino, Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Van Mook (Belanda). tujuannya yaitu untuk membahasa rencana pembentukan negara - negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. kemudian pada tanggal 19 - 22 Juli 1949, diadakan konferensi antar Indonesia. membahasa mengenai politik divide et impera yang dilakukan oleh belanda yang bertujuan untuk memisahkan daerah - daerah di luar republik Indonesia. pada konferensi antar indonesia yang di selenggarakan di Yogyakarta dihasilkan persetujuan mengenai bentuk negara dan hal hal berkaitan dengan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Konferensi Intern kedua Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli - 2 Agustus 1949, yang dipimpin oleh Moh.Hatta, Konferensi ini membahas pelaksanaan dari pokok persetujuan yang telah disepakati di Yogyakarta. Indonesia dan negara bagian bersepakat membentuk panitia persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan konferensi meja bundar (KMB). negara indonesia terbentuk hasil dari keputusan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949.
KONDISI RIS TAHUN 1949 - 1950
Pada masa ris terjadi permasalahan sosial mengenai status kepegawaian para pegawai - pegawai berkewarganegraan Belanda yang bekerja di Indonesia. pihak Indonesia dan Belanda pun berunding untiuik mencapai kesepakatan mengenai permasalahan ini, dimana pemerintah ris menerima semua pegawai sipil pemerintah Belanda, serta pemerintah ris akan menjamin keselamatan dan hayat hidupnya setiap pegawai pemerintah berkebangsaan Belanda di Indonesia. terjadi juga permasalahan sosial dimana laju pertumbuhan dan jumlah penduduk meningkat. pada tahun 1950 diperkirakan penduduk Indonesia sekitar 77,2 juta jiwa, hal tersebut berakibat pada peningkatan impor makanan. sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan lapangan kerja meningkat dimana kondisi tersebut mendorong terjadinya urbanisasi.
Pemerintah belanda dan Indonesia bersedia membuat kesepakatan dalam bidang kebudaayaan, seperti dalam bidang pendidikan, indonesia dan Belanda berseppakat untuk saling memberikan pengajaran dan pengetahuan untuk kemajuan masing - masing. antara belanda dan ris telah bersepakat bahwa dalam hal pengetahuan, pendiidkan serta kebudayaan diadakan kerja sama dalam pembinaan dan pembangunan kebudayaan. pemerintah Belanda bersedia untuk berukar orang - orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. dalam kesepakatah itu pula tentang pemeliharaan benda - benda budaya yang dimilki oleh pemerintah kerajaan belanda dan ris secara bersama sama.
Perekonomian suatau negra menjadi satu permaslahan yang sangat penting karena untuk negara yang baru berdiri perlu didikung oleh ekomnomi yang cukup kuat. berdirinya negara ris sebagai negraa berdaulat tidak serta merta didikukung secara ekonomi pada masa ris dan pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 desember 1949, kondisi ekonomi Indonesia banyak mengalami permasalahan yang kompleks yaitu, belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi, utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi, perkebunan dan instalasi industri rusak dan kekurangan tenaga ahli. RIS juga dihadapkan pada persoalan Keuangan negara, sesuai dengan hasil KMB bahwa republik indonesia harus menanggung semua hutang, baik hutang dalam negeri maupun luar negeri yang merupakan warisan dari pemerintah Hindies Belanda. Untuk mengatasi kesulitan dibidang keungan RIS mengambil jalan yaitu, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam bandan badan serta alat - alat pemeritah, menyelidiki secara lebih baik dan teliti mengenai anggaran negara negara bagian, mengintensiveer pemungutan berbagai iuran dan cukai, mengadakan pajak baru, mengadakan pinjaman nasional.
Kondisi politik setelah semua alat - alat kelengkapam ris terbentuk ialah muncul kekacauan dan gangguan dalam bidang politik, gangguan dan kekacauan tersebut ditimbulkan oleh beberapa pihak yang disebabkan kurang berhasilnya pemerintah ris dalam menjalankan roda pemerintah. gangguan dan kekacauan ini seperti pemberontakan yang dilakukan westerling, pemberontakan andi azis, pemberomtakan republik maluku selatan yang dipimpin oleh soumokil.
Terjadi pengurangan jumlah pasukan karena keuangan negara yang tidak
mendukung. Mereka perlu mendapat penampungan bila pemerintah ingin
melakukan program rasionalisasi. Untuk itu pemerintah membuka kesempatan
untuk melanjutkan pelajarannya dalam pusat latihan yang memberi pendidikan
keahlian untuk memberi mereka kesempatan menempuh karier sipil profesional.
Pembentukan APRIS (Angkatan Perang RIS) menimbulkan kegoncangan psikologis
bagi TNI. Di satu pihak TNI keberatan untuk bekerjasama dengan bekas musuh.
Sebaliknya dari pihak KNIL terdapat tuntutan untuk ditetapkan sebagai aparat
negara bagian, dan menolak masuknya TNI dinegara tersebut. Gejala semacam
ini tentunya menimbulkan konflik baru di dalam negeri, contohnya di Bandung
berupa gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang mengirimkan ultimatum
kepada Pemerintah RIS, dan Negara Pasundan serta menuntut diakui sebagai
tentara Pasundan dan menolak pembubaran negara itu
AKHIR PEMERINTAHAN RIS
Negara RIS buatan Belanda tidak dapat bertahan lama karena muncul tuntutan-tuntutan
untuk kembali ke dalam bentuk NKRI. Gerakan menuju pembentukan NKRI mendapat
dukungan yang kuat dari seluruh rakyat. Banyak Negara negara bagian satu per satu
menggabungkan diri dengan Negara bagian Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1950
DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada RI.
Tindakan semacam ini dengan cepat dilakukan oleh Negara-negara bagian lainnya yang
cenderung untuk menghapuskan Negara-negara bagian dan menggabungkan diri ke dalam RI.
Setelah diadakan konferensi antara Pemerintah RIS dan RI untuk membahas penyatuan
negara, pada tanggal 19 Mei 1950, pemerintah RIS dan RI menandatangani Piagam Persetujuan
pembentukan Negara kesatuan. Pokok dari isi piagam tersebut adalah kedua belah pihak
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melaksanakan pembentukan Negara kesatuan
berdasar Proklamasi 17 Agustus 1945. Rapat-rapat antara pemerintah RIS dan Negara kesatuan
semakin sering dilakukan. Setelah rapat mengenai Pembagian daerah yang akan merupakan
wilayah NKRI, maka pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan yang terakhir dari
DPR dan Senat RIS dimana dalam rapat ini akan dibicarakan "piagam pernyataan”
terbentuknya NKRI oleh Presiden Soekarno. Setelah pembacaan piagam pernyataan
terbentuknya NKRI, maka dengan demikian secara resmi Negara Kesatuan RI terbentuk
kembali pada tanggal 17 Agustus 1950
Komentar
Posting Komentar