SEJARAH INDONESIA MASA AWAL KEMERDEKAAN

 Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956)

Oleh : Siti Nur Lailatul Fauziah / 2288200056 

Kabinet Burhanudin Harahap 

Kabinet Ali – Wongso digantikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet ini adalah Kabinet koalisi dengan Masyumi sebagai intinya, sedang partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi partai oposisi. Salah satu program Kabinet Burhanuddin Harahap adalah “mengembalikan kewibawaan (gezag) moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap pemerintah”. Kabinet ini terkenal dalam Sejarah Tatanegara Indonesia karena pada masa kabinet inilah berhasil melaksanakan Pemilihan Umum yang pertama kali sejak Indonesia Merdeka, untuk memilih anggota-anggota DPR (29 September 1955) dan memilih anggota konstituante tanggal 15 Desember 1955 (UU Nomor 7 tanggal 7 April 1955). Kabinet ini juga yang mengembalikan manfaatnya setelah Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu terbentuk pada bulan Maret 1956. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1955 tertanggal 11 Agustus 1955 dan mulai bekerja setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap adalah merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai, bahkan hamper merupakan Kabinet Nasional, sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Tetapi karena masih ada beberapa partai yang sebagai oposisi tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya, maka kabinet ini termasuk kabinet koalisi. 

Partai Politik Yang Menaungi Kabinet Burhanudin Harahap 

Jumlah menteri seluruhnya termasuk perdana menteri, wakil perdana mentero, menteri departemental, menteri muda dan menteri negara semuanya 23 orang. 

1. Masyumi 

2. PIR Hazairin 

3. PSII 

4. Demokrat 

5. NU 

6. PSI

7. PKRI 

8. Partai Buruh 

9. PRN

10. Parindra 

11. Parkindo 

12. PRI

13. Non Partai 

Kabinet ini didominir oleh Partai Masyumi, walaupun terdapat banyak partai lain tersangkut di dalamnya, tetapi seakan-akan hanya pelengkap saja. Sehingga sementara pihak ada yang menyebut kabinet sebagai Kabinet Masyumi karena Masyumi yang paling banyak mawarnai kabinet ini. Dalam kabinet ini PNI tidak duduk didalamnya dan otomatis bertindak sebagai partai oposisi, begitu juga PKI yang menjadi musuh Masyumi tidak duduk dalam kabinet. Seakan-akan kabinet sebagai ganti Kabinet Ali-Wongso-Arifin di mana Masyumi tidak ikut dan sebagai oposisi. 

Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap 

1. Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah Cq kepercayaan Angkatan Darat dan Masyarakat kepada Pemerintah.
2. Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah diitetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen baru
3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
5. Memberantas korupsi.

6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam Wilayah Republik Indonesia.
7. Memperkembangkan politik kerja sama Afrika – Asia berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Program tersebut diatas cukup praktis dan tidak terlalu banyak. Diantaranya program kabinet ini ada yang dapat dilaksanakan, tapi juga ada yang belum dapat terlaksana. Memang kita menyadari sekali bahwa kabinet ini tidak berumur panjang, hanya sekitar 6,5 bulan saja. Program yang belum terlaksana adalah Pengembalian Irian Barat ke dalam Wilayah Negara Indonesia. Usaha ini baru berhasil pada masa pemerintahan Kabinet Kerja III yaitu pada tanggal 1 Mei 1963. Program Kabinet yang berhasil dengan baik adalah

1. Mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga, menjaga agar jangan terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi kabinet ini berhasil cukup baik. Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi.
2. Berhasil ,menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR.
3. Berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat

Pemilihan umum di Indonesia yang pertama di selenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Satu setengah bulan setelah terbentuknya kabinet ini. Sebagai ketua Lembaga Pemilihan Umum adalah Menteri Dalam Negeri waktu itu yaitu: Mr. Sunaryo yang berasaskan langsung, umum. Bebas, dan rahasia alias LUBER. Yang paling menarik dari pemilihan umum saat itu, semua kontestan ikut duduk dalam kepanitian Pemilu, mulai tingkat pusat sampai ke PPD, PPS bahkan sampai ke KPPS. Biasa dikatakan yang menjadi panitia Pemilihan Umum waktu itu adalah Pemerintah bersama Parpol. Sehingga karena Parpol yang menjadi kontestan pemilu, terjun juga dalam kepanitiaan, maka keadilan dan keberhasilan jalannya pemilu lebih terjamin sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sehingga kepanitiaan yang mana kontestan ikut terlibat di dalamnya lebih baik. Sebab apabila seorang anggota panitia mau melakukan kecurangan takut dan segan kepada panitia lain yang dari partai lain. Maka ia akan jaga diri Partainya. 

Jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap 

Kabinet Burhanuddin Harahap memerintah hanya selama 5 – 6 bulan saja, tetapi banyak mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan sebagaimana kami tuturkan di atas. Sebenarnya kabinet ini di dalam menjalankan pemerintahan kompak dan utuh, tidak ada pertentangan dan keretakan dalam tubuh kabinet. Begitu juga tidak ada pertentangan antar partai yang ikut dalam koalisi kabinet ini, tidak seperti kabinet-kabinet sebelumnya. Sebaliknya kelompok oposisi seperti : PNI dan sebagainya tidak terlalu berusaha menjatuhkan kabinet. Sebenarnya kabinet ini masih berjalan baik. Cuma Presiden kurang merestui kabinet ini, karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet adalah drs. Muh. Hatta. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956 pukul 10.00 siang Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden, untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Sebenarnya kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi secara Ethika politik demokrasi parlementer, kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya, setelah berhasil melaksanakan Pemilu baik untuk anggota DPR maupun konstituante.

Jadi kabinet ini jatuh tidak dikarenakan keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi merasa tugasnya sudah selesai. Kabinet terus bekerja sebagai Kabinet Domissioner selama 20 hari yaitu sampai terbentuknya kabinet baru yakni Kabinet Ali – Rum – Idham yang dilantik tanggal 24 Maret 1956 dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 26 Maret 1956. Setelah itu Eks Perdana Menteri ataupun Menteri lagi sampai kini dalam kabinet mana pun juga dan dimana pun juga.